cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosalinda Elsina Latumahina
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 2622982X     EISSN : 26229668     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 4, Nomor 1 Februari 2021" : 11 Documents clear
POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Arifiyanto, Muhammad Naufal
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4319

Abstract

AbstractThis research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or collection The human resources possessed by the tax authorities are actually not ready to implement the self-assessment system and certain interests have emerged to do tax avoidance, tax evasion, and tax mindedness. The principle of self-assessment system on income tax is still considered to cause conflicts of legal norms, especially in the enforcement of legal rules in income tax. Changes in legal politics in a taxation system in the official assessment system were changed to a self-assessment system because the Indonesian tax laws and regulations in the Dutch Colonial Era had not been able to perfect and adapt all policies in improving the taxation system and what the Indonesian people aspired to do. and national development that touches the taxation sector.Key words: Indonesian taxation; politics of law; self assessment systemAbstrakPenelitian ini secara holistik merupakan tugas DJP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan yang mengakibatkan pada sanksi administratif berupa denda 200% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem self assessment system dan muncul kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan tax avoidance, tax evasion, dan tax minded. Prinsip self assessment system pada pajak penghasilan masih dirasa menimbulkan konflik norma hukum terutama pada pemberlakuan aturan hukum dalam Pajak Penghasilan. Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem official assessment system diubah menjadi self assessment system disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA Yekti, Kumara Puspita; Kleden, Kristoforus Laga
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4519

Abstract

AbstractThe duty to maintain security of the Republic of Indonesia, the TNI has a responsibility to their family that always provides support and encouragement, its a wife and family members. A wife of TNI soldiers will automatically join the TNI wife organization and inseparable from the TNI. This causes all the faults of the wife and family members are the responsibility of the husband as the TNI. This research was conducted to find out the application of the concept of dropping military discipline law and accountability of TNI soldiers due to the crimes of wife and family members. This type of research used normative legal research with statutory approach and concept approach. Data analysis techniques use normative analysis, by explaining all primary legal materials using concepts, theories, and principles in secondary and tertiary legal materials systematically. Also, it uses interpretation methods to produce answers to the legal problems examined. The results showed that the subject of military discipline law is only military or people who are likened to the military. The problem of wife and family members of the TNI who commit criminal acts, can not be charged to the TNI as a husband. In-Law No. 25-2014 on Military Discipline Law has not explained explicitly related to the accountability of TNI soldiers for crimes committed by their wives and family members. Therefore, further arrangements are needed in applying the provisions of military discipline law for TNI soldiers for the actions of their wife, and preferably the wife of TNI soldiers can be reprimanded and fostered by the organization of TNI wife or TNI leaders through husband.Keywords: crimes of wife and family members of the TNI; criminal liability; military discipline lawAbstrakDalam tugasnya mempertahankan keamanan NKRI, TNI memiliki tanggung jawab atas keluarganya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, yaitu seorang istri dan anggota keluarga. Istri-istri dari prajurit TNI otomatis akan bergabung dalam organisasi istri TNI dan mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI. Hal ini menyebabkan segala kesalahan istri dan anggota keluarga merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum disiplin militer hanya militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada UU No. 25-2014 belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istrinya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.
ANALISIS PENGGUNAAN ALGORITMA HARGA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA Hartono, Julienna; Rosyadi, Julianda; Nugraha, Xavier
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4499

Abstract

AbstractPricing algorithm is a form of digitalization in the business sector. Pricing algorithm offers efficiency in making decisions regarding the pricing of good/services. Unfortunately, pricing algorithm can also be misused. One form of the misuse is to apply the pricing algorithm as a tool to adjust prices according to the prices used by business competitors. At this point, potential violations of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition emerge. This article regulates the prohibition of price fixing agreements. Pricing agreements are prohibited because they require consumers to purchase goods above competitive prices. Based on this background, issues to be discussed in this study are 1) the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement and 2) proof of the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement. This study uses a doctrinal method with a statutory and conceptual approach. From the analysis it can be concluded that 1) the use of  pricing algorithm in which there is an order to adjust prices to competitor prices basically has the potential to become a form of price fixing agreement because it can fulfill the elements of Article 5 of Law 5/1999. 2) In proving the use of algorithms as a price fixing agreement, it is actually quite difficult because it has to meet the minimum bewijs. Most likely the existence of the algorithm itself is only evidence of clue which is classified as indirect evidence. Its existence must be supported by plus factors in the form of rationality analysis of pricing, market structure analysis, analysis of performance data, and/ or analysis of the use of collusion facilities.Keywords: pricing algorithm; price fixing agreements; competition lawAbstrakAlgoritma harga merupakan sebuah bentuk masuknya digitalisasi di bidang bisnis. Algoritma harga menawarkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga barang/jasa. Algoritma harga juga bisa disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah dengan menjadikan algoritma harga sebagai alat untuk menyesuaikan harga mengikuti harga yang digunakan oleh pelaku usaha pesaingnya. Pada titik inilah potensi pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat muncul. Pasal ini mengatur tentang larangan perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga dilarang karena membuat konsumen harus membeli barang/jasa di atas harga kompetitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dan 2) pembuktian terhadap penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa 1) penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. 2) Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi bewijs minimum. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung. Keberadaannya harus didukung dengan plus factor berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA PERUSAHAAN ES KRIM DI BEKASI) Triyani, Rismaenar; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4572

Abstract

AbstractThis study aims to determine how the implementation of the provision of leave rights for pregnant women workers by companies, one of which is an ice cream company in Bekasi and what form of legal protection is provided by the government to protect pregnant women workers if their leave rights are not fulfilled. This study on cases of miscarriage and infant mortality at an ice cream company in Bekasi is the basis for research on how to apply the provision of leave rights and protection for pregnant women workers in these companies in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method used by the researcher is the normative juridical method that is included in the interview, focusing on legal provisions such as laws, and literature related to legal protection of workers after which it is linked to the case that is the subject of the review. The results showed that the rights granted by ice cream companies to pregnant women workers regarding reproductive rights, namely the right to leave are in accordance with statutory provisions and the status of workers as indefinite time workers or permanent workers, only the implementation is still not in accordance with the provisions. Law No.13 of 2003 concerning Manpower, this is influenced by the absence of a collective labor agreement (PKB) between employers and workers / labor unions which makes workers not know exactly what rights and obligations are obtained outside of Law No.13-2003 so that workers or laborers suffer losses because they cannot get their rights in full. Legal protection provided by Law No.13-2003 is in the form of criminal sanctions and / or fines imposed on employers who violate statutory provisions. The form of legal protection for pregnant women workers is the provision of rights and obligations.Keywords: legal protection; pregnant women workers; reproductive rightsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang dilakukan oleh para perusahaan salah satunya adalah perusahaan es krim di Bekasi serta bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pekerja perempuan hamil jika tidak terpenuhi hak cuti nya. Kajian mengenai kasus keguguran dan kematian bayi pada perusahaan es krim di Bekasi ini menjadi dasar penelitian bagaimana penerapan pemberian hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil pada perusahaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode yuridis normatif yang disertakan oleh wawancara, berfokus pada ketentuan hukum seperti undang-undang, dan literatur-literatur berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja setelah itu dihubungkan dengan kasus yang menjadi pokok ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, hanya penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang menjadikan buruh tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban apa yang didapatkan diluar dari UU No.13-2003 sehingga pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan hak nya secara penuh. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.
PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA Armandhanto, Taufik; Budiarsih, Budiarsih; M, Yovita Arie
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4441

Abstract

AbstractThis journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship ownin the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.Keywords: contract; force majeure; hardshipAbstrakJurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Social Distancing,  yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakihiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip hardship. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam peneltian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai hardship sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya hardship sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori hardship diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan force majeure. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaftif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip hardship ke dalam sistem hukum di Indonesia.
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER OF BANKRUPT RURAL BANK (BPR) IN INDONESIA Nola, Selvia; Basri, Suci Zalsabilah; Nur Hafiza, Sylvi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4485

Abstract

AbstractProtection of rural credit bank customers as consumers is intended so that customers have the right to file complaints and use banking mediation forums to be able to resolve disputes in the banking sector simply, cheaply, and quickly.  Customer protection is also needed so that when an unwanted thing occurs, such as bankruptcy, it can be immediately resolved by a legal entity that helps resolve the problem.  The research method of this paper uses the method normative research with literature study conducted through books, references, journals, results of previous research, related to the issues under study, namely based on the Banking Law and the Civil Code.  Customer legal protection, viewed also from consumer protection laws and forms of customer legal protection, is a guarantee of legal certainty for customers to be protected and to receive correct, clear, and honest services regarding the conditions and guarantees of services provided.Keywords: bankruptcy; consumer; protectionAbstrakPerlindungan nasabah BPR sebagai konsumen dimaksudkan agar nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat. Perlindungan nasabah juga diperlukan agar bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan dapat segera diselesaikan oleh badan hukum yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan studi pustaka yang dilakukan melalui buku, referensi, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu berdasarkan Hukum Perbankan dan Hukum Perdata. Perlindungan hukum pelanggan, dilihat juga dari hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan hukum pelanggan, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pelanggan untuk dilindungi dan mendapatkan layanan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang diberikan.
RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA Mayasari, Dian Ety; Lyanthi, Merline Eva
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4065

Abstract

AbstractThis study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.Keywords : inheritance law; heirs; balinese customsAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status purusa (laki-laki) dan perdana (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut sekala (kenyataan) dan niskala (kenyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris ninggal kedaton atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan  mengakibatkan kehilangan hak mewaris.Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris
PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR) Sakinah, Nailia Andriani; Suherman, Suherman
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4452

Abstract

AbstractThis study aims to identify and understand the implementation mechanism of the credit restructuring concept in Bank and Non-Bank Institutions. The study regarding the implementation of the credit restructuring concept in the two financial institutions has differences that will lead to legal problems which will be investigated by the author. The method used in this research is the normative juridical method focused on positive legal research studies based on regulations, journals, and books relating to loan restructuring. The results showed that there was credit restructuring due to the spread of Coronavirus Disease which causes economic activity in Indonesia to be hampered, making it difficult for debtors to pay credit to the two financial institutions. In the end, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Bank Institutions and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread for Nonbank Financial Services Institutions. Where the policies regarding credit restructuring in the two regulations create conflicts in implementation in Bank Institutions and Non-Bank Institutions because there are derivatives in the POJK, namely implementing regulations related to administrative costs set by creditors after receiving requests for credit restructuring against debtors.Keywords: banking; loan restructuring; non bankingAbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank. Kajian mengenai pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan sehingga nantinya menimbulkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif yang difokuskan terhadap kajian penelitian hukum positif  berdasarkan peraturan – peraturan, jurnal – jurnal, dan buku – buku yang berkenaan dengan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran Coronavirus Disease yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restruturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Sukadi, Imam
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4714

Abstract

AbstractIn principle the system of government that refers to the form of the relationship between the legislative with the executive branch. system of government comes from the combination of two words and governance systems. system of government is a system of relations between the executive organ and legislative organs. The purpose of state government are generally based on the ideal or goal state. The purpose of state government to protect the whole nation Indonesia is Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, as well as participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice. The institutions are in a system of government in Indonesia to work together and support each other for the realization of the purpose of governance in Indonesia.Keywords: governance; Indonesia; systemsAbstrakPada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN DI INDONESIA Purwadi, Ari; Serfiyani, Cita Yustisia; Prameswari, Septiana
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4324

Abstract

AbstractStart-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Enterpreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.Keywords: enterpreneurship; MSMEs; start-upAbstrakPerusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, Nomor 2 Agustus 2022 Volume 5, Nomor 1 Februari 2022 Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021 Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020 Volume 3, Nomor 1 Februari 2020 Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 Volume 2, Nomor 1 Februari 2019 Volume 1, Nomor 1 Agustus 2018